Suar.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024, dengan sorotan khusus pada dugaan keterlibatan pengusaha travel.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya tengah mendalami peran biro perjalanan haji dalam pembagian kuota yang menyimpang dari ketentuan. Indikasi keterlibatan muncul melalui temuan aliran dana dan alokasi kuota yang tidak sesuai prosedur. “Kami akan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pengusaha travel, untuk mengungkap skema dan siapa saja yang terlibat,” ujarnya.
Berdasarkan data, kuota tambahan sebanyak 20 ribu jemaah dari Arab Saudi semestinya dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, pembagian justru berubah drastis menjadi 50 persen reguler dan 50 persen khusus, yang sebagian besar dikelola biro travel.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkap, untuk setiap kuota tambahan, ada pungutan sekitar USD 5.000 atau Rp75 juta per jemaah. Jika sekitar separuh dari kuota, yakni 10 ribu orang, dikenai pungutan tersebut, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp500 miliar hingga hampir Rp1 triliun. MAKI juga menyebut sebagian dana tersebut mengalir ke konsorsium pengusaha travel yang menerima kuota tidak sah, dan telah menyerahkan daftar nama biro travel itu kepada KPK.
Pada Jumat, 8 Agustus 2025, KPK resmi menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, pejabat Kemenag, pengurus asosiasi travel, serta perwakilan biro perjalanan haji. Untuk menghitung kerugian negara secara pasti, KPK menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus ini diperkirakan akan menyeret lebih banyak pihak, terutama pengusaha travel yang diduga menjadi ujung tombak distribusi kuota haji ilegal. KPK menegaskan penyidikan akan dilakukan menyeluruh demi memastikan setiap pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.
