Sampai saat ini, menurut pendapat sebagian kalangan, "Situbondo Naik Kelas" masih sebatas jargon." Selain seremonial-seremonial kulineran UMKM, belum terlalu kelihatan gebrakan Mas Rio untuk mewujudkan jargon tersebut.
Banyak yang berharap, akselerasi Situbondo naik kelas akan terjadi ketika penataan OPD dilakukan. Namun alih-alih menata OPD segera, persiapannya pun nyaris tak terdengar.
Belum pernah Bupati Mas Rio mengumumkan panitia atau semacamnya. Apa kerja mereka nanti? Semua masih misteri kalau tidak bisa dikatakan tak jelas. Padahal P-APBD sudah disahkan. Dan penataan sangat berkorelasi antara pejabat yang ada dengan pekerjaan yang tersedia.
Ada sebagian orang berpendapat, kegamangan Bupati Mas Rio karena masih meragukan pejabat-pejabatnya. Ini lantaran ada ketentuan, pejabat yang dilantik secara definitif, tak boleh digeser lagi sebelum menjabat 2 tahun. Bayangkan jika tak loyal, bayangkan kalau tidak kapable, Bupati Mas Bupati Rio tidak bisa berbuat apa-apa.
Jika itu masalahnya, Mas Bupati Rio bisa melakukan uji coba loyalitas sekaligus kapabilitas dengan cara mem-PLh semua jabatan OPD, setidaknya enam bulan sampai setahun. Maka ketika menurut penilaian Bupati Mas Rio pejabat yg bersangkutan tidak cukup loyal dan tidak kapable, mudah untuk melakukan pergeseran
Sebab, birokrasi itu tidak cukup hanya dengan meritokrasi alias the right man on the right place sesuai keilmuan atau basic pendidikan. Yang dibutuhkan adalah mindset enterpreneurship dan integritas loyalitas, atau kalau mau lebih halus disebut adab birokrasi.
Artinya, pejabat harus berani bergerak cepat, inovatif, sekaligus tegak lurus pada visi-misi program Bupati. Bahkan perlu manajemen Reward and Punishment siap diberi sanksi ketika salah dan melanggar serta memberikan promosi ketika birokrasi mencapai target kinerja atau prestasi.
Jika perlu, kabinet baru juga di retreat sebagaimana kepala daerah terpilih oleh Mas Bupati dan Mbak Wabup mensinkronise paradigma baru. Selaku rakyat Situbondo, kami siap melakukan pengawalan di lokasi retreat.
Model seperti ini membuat loyalitas, integritas, dan kinerja jadi syarat utama, bukan sekadar stempel SK. Situbondo sebenarnya butuh sistem semacam itu agar jargon “Naik Kelas” tidak berhenti di baliho dan spanduk, melainkan hadir nyata di ruang-ruang kerja birokrasi.
Oleh: Moh. Hanif Fariyadi
