Jakarta – Isu kenaikan gaji DPR RI hingga Rp 3 juta per hari atau Rp 100 juta per bulan menuai kontroversi publik. Kabar tersebut ramai beredar di media sosial dan memicu kritik keras masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji pokok. Menurutnya, isu itu berawal dari kebijakan penghapusan fasilitas rumah jabatan. Sebagai gantinya, anggota DPR menerima tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan.
"Tidak ada gaji naik, yang ada hanya kompensasi karena rumah jabatan dihapuskan," kata Puan dalam keterangannya.
Sekjen DPR, Indra Iskandar, menambahkan bahwa angka Rp 100 juta yang beredar di publik sebenarnya merupakan penjumlahan dari gaji, tunjangan jabatan, serta kompensasi rumah, bukan gaji pokok.
Meski begitu, isu ini tetap memicu reaksi keras. Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut kabar tersebut menunjukkan ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat. “Di saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan pokok, anggota DPR justru disorot soal tunjangan besar,” ujarnya.
Berdasarkan data, gaji pokok anggota DPR hanya sekitar Rp 4,2 juta per bulan, dengan tambahan tunjangan jabatan dan fungsional sekitar Rp 35 juta. Dengan kompensasi rumah, total penghasilan bisa mendekati Rp 90–100 juta, tergantung jabatan masing-masing.
